Demi menekan angka kemahalan, BPS Jayawijaya harap PEMDA Jayawijaya perkuat jalur transportasi
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di harapkan dapat memperkuat Jalur Transportasi dalam menekan angka kemahalan, hal ini diungkapan oleh Kepala BPS Jayawijaya Arther L Purmiasa, senin (03/03/25).
Arther L Purmiasa mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak dapat berjalan sendiri dalam penanganan inflansi.
Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya Arther L Purmiasa saat memberikan keterangan terkait angka inflasi pada Februari 2025
Foto : Istimewa
“Pemkab Jayawijaya harus bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk sama-sama memikirkan solusi untuk mengurangi tingkat kemahalan di Kabupaten Jayawijaya terutama Provinsi Papua Pegunungan” ungkapnya.
Kepala BPS Jayawijaya mengatakan bahwa saat ini hampir semua bahan pokok masuk ke Papua Pegunungan melalui Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya melalui jalur udara dan darat.
“Kalau jalan daratnya mulus maka harga bahan pokok di sini pasti bisa ditekan, namun karena jalannya masih belum bagus akhirnya bahan pokok tersebut hanya melalui jalur udara sehingga hal ini yang mengakibatkan kenaikan harga bahan pokok tinggi” ucapnya.
Untuk diketahui bahwa Data inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Papua Pegunungan pada Februari 2025 sebesar 7,99 persen dan merupakan angka tertinggi di Indonesia.
Selain itu, Arther L Purmiasa juga menjelaskan mengenai solusi lain untuk mengatasi permasalahan ini adalah meninjau wilayah Papua Pegunungan mana yang bisa mengangkut bahan pokok melalui jalur sungai, maka itu yang harus diperkuat.
Data tingkat inflansi berdasarkan month to month, year to date dan year on year.
Foto : Istimewa
“Kalau ada wilayah di Papua Pegunungan yang bisa mengangkut bahan pokok melalui jalur sungai maka harus didorong supaya menjadi alternatif dalam menekan tingkat kemahalan,” katanya.
Arther L Purmiasa juga menambahkan solusi untuk menekan tingginya inflasi yakni dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat pola atau cara menanam yang baik, agar hasil panen bisa melimpah.
Kepala BPA Jayawijaya juga menjelaskan salah satu faktor yang diukur dalam kenaikan inflasi adalah panen masyarakat di Papua Pegunungan yang gagal karena musim hujan berkepanjangan” ujarnya.
"Ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam perhitungan inflasi di Papua Pegunungan, salah satunya adalah indeks harga konsumen (IHK) Kabupaten Jayawijaya dan nilai tukar petani Papua Pegunungan pada bulan Februari 2025" Ungkapnya.
Arther L Purmiasa mengatkan bahwa BPS tidak merilis perhotelan karena adanya efisiensi anggaran dan belum diberikan kelonggaran untuk melakukan survei perhotelan. (AgW/MM)
