KPS Dihentikan, RSUD Wamena Minta Perhatian Serius Pemda di Lapago
WAMENA - Sejak dihapusnya KPS atau Kartu Papua Sehat yang merupakan program pemerintah provinsi Papua pada tahun 2021 lalu, membuat pihak RSUD Wamena mengalami kewalahan dalam melayani pasien yang bukan berKTP Jayawijaya.
Hal ini disampaikan Direktur RSUD Wamena, dr. Felly Sahureka M.Kes, antara lain :
“Seberapapun besarnya dana yang disediakan pemerintah Jayawijaya tidak akan cukup, dimana kami harus menghandel seluruh masyarakat Lapago yang menggunakan fasilitas rumah sakit umum dalam daerah yang notabene mereka tidak punya jaminan kesehatan entah BPJS,KTP,yang diluar jayawijaya. atau jaminan kesehatan lain,”
Cap : RSUD Wamena
Foto : Vina Rumbewas
Dari seluruh kabupaten di wilayah Lapago hanya kabupaten Lanny Jaya yang saat ini bekerjasama dengan pihak RSUD Wamena melalui Program Lanny Jaya Sehat, sedangkan untuk kabupaten lain belum.
“Kabupaten Nduga, kami sudah bersurat dan mengirim MoU, tetapi belum direspon, tapi minimal sudah ada itikad baik dari pak bupati dan sekda Nduga untuk menjalin kerjasama itu,” katanya.
Untuk mengatasi ini pemerintah Jayawijaya telah menyurati sekaligus menawarkan MoU ke beberapa kabupaten di wilayah Lapago namun belum ditanggapi.
“Kami akan menagih sesuai besaran pasien yang dirawat. Misalnya si A berobat dan jumlah biaya pelayanan 100 ribu, si A ini kami tagihkan 100 ribu, supaya tidak jadi beban,” katanya.
“Untuk obat habis pakai juga menjadi beban untuk kami. Kami bisa layani pasien tapi kalau obat habis, kita mau pakai apa? toh setelah periksa, dia butuh obat-obatan dan bahan medis habis pakai, butuh gizi kalau dia dirawat, ini beban untuk kami. Ini masalah besar yang kami rasa ini cukup urgent untuk kami RSUD Wamena,” ungkap dr.Felly.
“Bapak Bupati juga sudah menyurat berkali-kali ke bupati kabupaten pemekaran tapi tidak juga ditanggapi dengan serius,”
Hal ini sudah dibahas saat dalam Rakerkesda Tahun 2021 dan kebijakan dikembalikan ke daerah masing-masing di Lapago untuk memutuskan berapa besar nilai yang akan diberikan di berika ke RSUD Wamena sebagai rumah sakit rujukan bukan regional.
Harapan dari dr. Felly dapat didiskusikan bersama DPRD untuk mendapatkan masukan dan solusi, karena menurutnya jika dibiarkan maka masyarakat Jayawijaya yang akan menjadi korban karena haknya diambil kabupaten lain, Minggu (10 April/2022). (Vin/HA)
