Wamendagri Ribka Haluk dan Gubernur Jhon Tabo Serukan Penghentian Perang Suku dan Pemulihan Keamanan di Papua Pegunungan

Wamena – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Jhon Tabo menegaskan komitmen pemerintah dalam menghentikan konflik perang suku serta memulihkan keamanan dan aktivitas masyarakat di Papua Pegunungan.

Dalam pernyataannya, Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang sigap membantu dan menyelamatkan korban saat terjadinya konflik.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Jhon Tabo saat memberikan konferensi pers yang didampingi Wagub Provinsi Papua Pegunungan Ones Pahabol, Bupati Jayawijaya Atenius Murip, Bupati Lany Jaya Aletinus Yigibalom, Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, aparat dan Forkopimda.

Foto : Agris

Ia menegaskan bahwa penanganan situasi saat ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, situasi perang sudah mulai mereda dan saat ini fokus pemerintah diarahkan pada penyelesaian persoalan kemanusiaan, terutama pencarian korban yang belum ditemukan serta pemulihan kondisi keamanan di wilayah terdampak.

“Kita harus bersatu dalam satu komando di bawah kepala wilayah untuk menjaga situasi tetap kondusif. Semua pihak, termasuk tokoh adat, MRP, DPR, dan masyarakat harus bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi,” ujar Ribka Haluk.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif guna mengembalikan rasa aman masyarakat sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan dapat berjalan normal kembali. Selain itu, pemerintah akan menyiapkan rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sebagai landasan hukum dalam penanganan konflik di Papua.

Perdasus tersebut nantinya akan dikualifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar bagi langkah-langkah terukur oleh pemerintah daerah dan aparat keamanan. Wamendagri juga meminta aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap berbagai bentuk provokasi, khususnya yang disebarkan melalui media sosial.

Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo menegaskan bahwa pemerintah daerah mendorong penyelesaian konflik melalui hukum positif dan regulasi daerah, bukan lagi menggunakan pola-pola hukum adat yang selama ini dinilai menimbulkan banyak korban dan penderitaan.

“Kita ingin ke depan penyelesaian masalah dilakukan melalui aturan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum jelas, sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban akibat perang suku,” tegas Jhon Tabo.

Ia juga mengimbau masyarakat Papua agar menahan diri dan tidak menyebarkan komentar provokatif di media sosial. Menurutnya, masyarakat perlu bersabar dan bersama-sama menjaga stabilitas keamanan daerah.

Gubernur Jhon Tabo memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Pemerintah, kata dia, tidak akan main-main dalam mengambil langkah tegas demi menciptakan keamanan dan ketertiban di Papua Pegunungan.

Dalam kesempatan itu, ia juga meminta seluruh ketua lembaga adat untuk bersatu dan mendukung upaya perdamaian yang sedang dilakukan pemerintah bersama aparat keamanan. Terkait penanganan pengungsi, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera melakukan langkah penanganan terhadap masyarakat yang saat ini ditampung di Polres, Kodim, maupun lokasi pengungsian lainnya.

Pemerintah menargetkan pemulangan pengungsi dapat dilakukan dalam waktu dekat apabila situasi keamanan benar-benar kondusif. Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk menghentikan total perang suku demi terciptanya kedamaian, ketertiban, dan stabilitas di Papua Pegunungan. (Agris/Martina)