68 Pasangan Ikut Nikah Masal

Wamena, Humas Jayawijaya – Tata cara pernikahan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1, yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.  

Permasalahan yang menonjol bahwa rata-rata penduduk di kabupaten Jayawijaya yang ada di distrik-distrik menikah secara adat, sehingga sulit bagi instansi pelaksana untuk melayani masayarakat dalam nikah pencatatan sipil, karena dasar untuk melayani nikah pencatatan sipil menurut undang-undang harus sudah dilayani pemberkatan nikah gereja.

Demikian dikatakan Bupati Jayawijaya dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Sekda Jayawijaya, Drs. Tinggal Wusono, M.A.P pada acara nikah masal yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawaijaya bertempat di gedung Sekolah Minggu GKI Betlehem Wamena dan diikuti sebanyak 68 pasangan, Selasa (15/11/2016).

Dijelaskan bahwa dengan ketentuan seperti ini, kadangkala masyarakat tidak merasa penting untuk mendatangi instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa penting. Masyarakat baru merasa penting pada saat terdesak untuk mendapatkan akta pekawinan atau akta kelahiran sebagai syarat utama pendaftaran masuk tingkat sekolah atau hal-hal lain yang dipersyarakatkan dalam suatu kegiatan atau urusan tertentu.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sejak tahun 2013 hingga 2016 menggelar nikah masal, untuk membantu masyarakat dan juga instansi pelaksana dalam kepemilikan akta perkawinan.

Bupati juga menghimbau kepada para pengurus denominasi gereja, yaitu para ketua jemaat/gembala sidang, supaya dalam tahun pelayanannya dapat melakukan upaya pelayanan pemberkatan nikah bagi warga jemaatnya yang belum dinikahkan secara gereja, agar dalam proses pelayanan nikah pencatatan sipil tidak mengalami hambatan dan menjadi dasar hukum bagi penduduk itu sendiri.

Lanjutnya, kerjasama yang sudah dilakukan ini tetap akan menjadi prioritas pelayanan pada tahun-tahun selanjutnya, dan memacu pemerintah dan gereja untuk menyiapkan penduduk yang juga merupakan warga jemaat dalam pelayanan nikah pencatatan sipil, karena tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan gereja maka tidak akan terwujud pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. (Humas)

 

 

    Cari Berita

    Pengumuman

    Perubahan Penetapan Hari Libur dan Cuti Bersama dalam Rangka Hari Raya Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019

    SURAT EDARAN GUBERNUR PAPUA tentang Hari Libur Resmi dalam rangka menyongsong Hari Wafat Isa Almasih (Jumat Agung) dan Perayaan Paskah Tahun 2018

    Surat Edaran tentang Hari Libur dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah 2017

    Surat Edaran Gubernur Papua Terkait Libur Hari Raya Nyepi

    Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017 tambah 3 hari

    top