Velix Wanggai dan Ones Pahabol Dorong Percepatan MBG Berbasis Pangan Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat Papua Pegunungan

WAMENA, 8 Mei 2026 - Pemerintah Papua Pegunungan bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Badan Gizi Nasional (BGN) terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Pegunungan dengan mengedepankan pendekatan berbasis pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat asli Papua.

Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, mengatakan pihaknya hadir di Papua Pegunungan untuk memastikan agenda prioritas Presiden dapat berjalan optimal hingga ke wilayah pedalaman.

“Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua hadir untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis bisa berjalan di Tanah Papua, khususnya Papua Pegunungan,” kata Velix.

Menurutnya, program MBG tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam penanganan stunting dan penguatan ekonomi masyarakat lokal.

“Program ini harus bisa menyentuh setiap anak Indonesia yang ada di Papua Pegunungan untuk menyelesaikan aspek penanganan stunting. Di sisi lain, program ini juga menggerakkan roda ekonomi lokal melalui rantai pasok berbagai dapur MBG,” ujarnya.

Velix Wanggai memberikan keterangan kepada awak media terkait percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis pangan lokal di Papua Pegunungan, di Wamena, Papua Pegunungan, Jumat (8/5/2026).

Foto : Fransiska Endama

Velix menyebut target pembangunan dapur MBG di seluruh Tanah Papua mencapai 2.472 dapur dengan penerima manfaat mencapai ratusan ribu anak sekolah.

Dengan target yang besar tersebut, kata dia, dibutuhkan langkah percepatan dan pola kerja baru yang lebih sesuai dengan kondisi geografis dan sosial Papua.

“Harus ada desain baru dan cara kerja baru untuk percepatan. Karena itu perlu terobosan dari sisi waktu, regulasi, pola pengelolaan, hingga skema harga dan kemitraan,” katanya.

Ia menegaskan, konsep MBG di Papua harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat atau ”MBG rasa Papua”.

”Kami ingin menghadirkan MBG yang kontekstual Papua, sehingga tidak ada lagi hambatan karena kondisi geografis maupun persoalan sosial lainnya,” ucap Velix.

Dalam percepatan tersebut, pemerintah juga akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari gereja, yayasan, koperasi, komunitas, hingga pemerintah daerah.

Velix mengatakan Wakil Gubernur Papua Pegunungan akan menjadi salah satu simpul penting dalam menggerakkan percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Papua Pegunungan.

”Mulai dari kesiapan lahan, pengelola, yayasan, gereja, koperasi, komunitas, sampai mitra pembangunan dan sistem rantai pasok harus dipersiapkan dengan baik,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penggunaan tenaga kerja asli Papua dalam operasional dapur MBG.

”Kami berharap SDM yang bekerja adalah anak-anak Papua sendiri. Dalam satu dapur bisa menyerap sekitar 30 tenaga kerja, termasuk mama-mama dan anak-anak muda Papua,” ujarnya.

Velix menambahkan, MBG harus dipandang sebagai investasi jangka panjang yang dapat menciptakan pasar baru bagi hasil pertanian masyarakat Papua.

“MBG jangan hanya dilihat sebagai program makan gratis. Ini adalah cara mendekatkan pasar bagi masyarakat. Dapur MBG nantinya membeli tomat, kol, kentang, ayam, daging, dan hasil kebun masyarakat lainnya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menilai program MBG sangat tepat diterapkan di wilayah pegunungan dan daerah terpencil Papua.

Menurut Ones, kondisi anak-anak di pedalaman Papua berbeda dengan anak-anak di perkotaan yang lebih mudah mendapatkan akses makanan.

“Kalau di daerah terpencil, itu memang dari dulu secara kultur banyak mama yang hanya mampu menyiapkan makanan sore hari. Kalau ada sisa baru disimpan untuk pagi. Kalau tidak ada, anak-anak pergi sekolah dengan perut kosong,” ujarnya.

Wagub Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol saat memberikan keterangan kepada awak media terkait percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis pangan lokal di Papua Pegunungan, di Wamena, Papua Pegunungan, Jumat (8/5/2026).

Foto : Fransiska Endama

Ia mengaku mengalami langsung kondisi tersebut saat masih kecil di Papua Pegunungan.

“Saya lahir dan besar dalam pengalaman seperti itu. Anak-anak harus berjalan berkilo-kilo menuju sekolah dengan perut kosong. Itu kenyataan yang ada sampai hari ini,” katanya.

Karena itu, Ones menilai kehadiran program MBG menjadi solusi yang sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah pedalaman.

”Anak-anak kota mungkin sudah sarapan di rumah lalu masih dapat makan di sekolah. Tapi di pedalaman itu berbeda. Karena itu program ini sangat cocok untuk Papua Pegunungan,” ujarnya.

Ones juga menyinggung berbagai isu negatif yang sempat berkembang di masyarakat terkait program MBG pada tahap awal pelaksanaannya.

”Hanya persoalan satu tahun terakhir ada isu yang salah dan sensitif di masyarakat pedalaman. Tetapi sekarang informasi positif sudah mulai diterima masyarakat dan mereka mulai memahami manfaat program ini,” katanya.

Ia memastikan masyarakat Papua Pegunungan kini mendukung penuh pelaksanaan program MBG karena manfaatnya mulai dirasakan secara langsung.

Selain pemenuhan gizi anak sekolah, Ones menilai dampak ekonomi program MBG sangat besar bagi masyarakat, khususnya mama-mama Papua.

Menurutnya, selama ini banyak mama Papua harus membawa hasil kebun ke pasar kota dengan risiko tidak laku terjual.

”Dulu mama-mama bawa sayur ke kota. Kalau laku, baru bisa beli minyak, garam, atau beras. Tapi kalau tidak laku, sayur dibuang dan uang yang dibawa habis di jalan,” ujarnya.

Namun dengan adanya dapur MBG di lingkungan masyarakat, hasil kebun warga kini dapat langsung dibeli tanpa harus pergi jauh ke pasar.

”Sekarang mama-mama cukup bawa sayur atau buah ke dapur MBG. Setelah dibeli, mereka bisa kembali lagi ke kebun. Ini membuat ekonomi masyarakat lebih baik,” katanya.

Ones juga menekankan pentingnya melibatkan generasi muda Papua dalam pengelolaan dapur MBG agar potensi anak muda dapat berkembang.

”Kita harus gunakan anak-anak muda Papua yang punya potensi supaya mereka ikut hidup dan berkembang,” ujarnya.

Ia menambahkan, program MBG di Papua Pegunungan tetap akan mengutamakan penggunaan pangan lokal seperti umbi-umbian, sayuran, hortikultura, dan buah-buahan sebagai bagian dari menu makanan bergizi.

”Jangan sampai makanan lokal hilang. Hasil kebun mama-mama harus tetap dipakai karena itu juga makanan bergizi,” katanya. (Siska/Martina)