Robert Rouw : Pemda di Papua Harus Ambil Kesempatan Miliki Sekolah Rakyat
WAMENA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw, berharap setiap Kabupaten/Kota di Papua dan di Provinsi Papua Pegunungan khususnya harus miliki Sekolah Rakyat.
Menurutnya setiap Kepala Daerah harus bisa mengambil kesempatan dengan menyediakan lahan yang legal seluas 6 hektar untuk pembangunan sekolah, karena ia menilai program sekolah rakyat yang berpola asrama ini sangat cocok diterapkan di Papua.
Robert Rouw, Wakil Ketua Komisi V DPR RI saat diwawancarai di Wamena.
Foto : Istimewa
Hal ini disampaikannya kepada wartawan disela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Jayawijaya-Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (22/10/2025).
“Sebagai Wakil Rakyat dari Papua Pegunungan dan juga tanah Papua yang ada di Komisi V DPR RI, saya ingin disetiap Kabupaten yang ada di tanah Papua di 6 provinsi ini harus mengambil program ini, karena program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kita,” ungkapnya.
Dikatakannya, sumber daya manusia yang baik hanya akan diperoleh melalui pendidikan. Sekolah rakyat yang dulu pernah dilakukan pada zaman belanda memberikan dampak yang sangat baik dan diakui.
“Pemerintah Daerah harus segera mengambil inisiatif untuk bisa mendapat sekolah berpola asrama ini di tiap-tiap kabupaten, syaratnya tidak susah karena syarat utama itu adalah kesediaan tanah yang legal minimal 6 hektar,” jelasnya.
Lanjutnya, tanah atau lahan di Papua masih cukup luas sehingga menurutnya Pemerintah Daerah hanya perlu membangun komunikasi yang baik dengan para tokoh masyarakat untuk pembangunan sekolah berpola asrama ini.
“Ini demi masyarakat kita, jadi siapkan tanah yang terbaik untuk pengembangan SDM generasi muda kedepan, itu yang perlu diambil oleh teman-teman Pimpinan Daerah,” ujarnya.
Sementara untuk Kabupaten Jayawijaya, Robert Rouw mengingatkan pemerintahnya agar memastikan legalitas tanah, karena menurutnya jika belum ada legalitas maka akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
“Kalau sudah dibangun baru dipalang kan bagaimana nanti penggunaannya, maka ini perlu diperhatikan. Saya kira pemda perlu betul-betul bisa menyelesaikan itu dan mengambil program ini, kami akan mendukung penuh karena dari syarat-syarat itu masuk ke kementerian sosial dan penganggaran semua di kami komisi V DPR RI,” terangnya.
Untuk diketahui, Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia, untuk memberikan aksen pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta mengingkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Sekolah Rakyat yang diusung Presiden ini merupakan program yang mengena skali untuk kami di Papua, karena kami ingin ada sekolah berpola asrama di Papua,” pungkasnya.
Sementara itu, dikesempatan yang sama Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, memastikan bahwa pemda Jayawijaya telah menyediakan lahan di dua lokasi untuk pembangunan sekolah rakyat ini.
“Kami Pemerintah Daerah sudah siap dua lokasi, di Distrik Bpiri dan Distrik Pelebaga. Kami siapkan lokasi lebih dari enam hektar. Kami akan usahakan mendorong untuk percepatan, kan mereka minta syarat utama sertifikat dan lokasi. Kami sementara usahakan dan pertanahan sudah ukur dan dalam proses sertifikat. Rencana tahun depan sudah mulai pembangunan,” tutupnya. (VIN/AW)
