Aplikasi e-Planning dan e-Budgeting Siap Diluncurkan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

WAMENA – Untuk menciptakan jalannya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terus melakukan terobosan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD)selaku organisasi pendukung. Melalui Badan Perencanaan Pebangunan Daerah (Bappeda) selaku instansi teknis dibidang perencanaan, pada Jumat (2/3) melakukan uji coba penggunaan aplikasi e-planning dan e-budgeting dilingkup Bappeda sebelum diluncurkan pada 9 Maret 2018 mendatang.

“Kita lakukan uji coba dilingkungan kantor Bappeda dulu, setelah berhasil dan mendapat hasil yang baik kemudian akan kita launcing dan perkenalkan program aplikasi ini kepada seluruh OPD. “Aplikasi ini meliputi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019,” kata Kepala Bappeda Petrus Mahuse.

“Penerapan aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari program kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai langkah pencegahan terintegrasi tindak pidana korupsi khususnya di Papua,” tegas Mahuse.

“Kedua aplikasi ini sudah kami presentasikan dihadapan KPK di Jayapura, bahkan kita diminta untuk menjadi pusat unggulan program ini khususnya di wilayah pegunungan tengah Papua,” ujarnya.

Setelah dilaunching pada 9 Maret 2018 mendatang, selanjutnya akan dibahan dalam forum OPD dan semua program kegiatan OPD diusulkan melalui kedua aplikasi ini,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan kedua aplikasi berbasis teknologi ini akan dilakukan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD pada 20-21/3 yang akan datang. “OPD diberikan waktu untuk melakukan penginputan data mulai 9-12/3. Tahapan ini sudah melalui Musrenbang kampung dan distrik dan hasilnya akan disampaikan ke masing-masing OPD untuk diseleksi. “Bappeda akan melakukan penginputan datanya pada 11-13/3 nanti,” ujarnya.

“Waktu yang diberikan memang sangat terbatas, namun OPD diharapkan bisa melakukan penginputan data sesuai target waktu sesuai dengan jadwal penyusunan RKPD,” ujarnya.

“Bagi OPD yang tidak sempat menginput datanya, akan ada tahapan pengusulan dan akan dibahas dalam forum perangkat daerah. “Untuk tahap awal masing-masing OPD bisa menginput datanya di kantor Bappeda, tapi bila menggunakan internet bisa diakses oleh OPD masing-masing langsung ke aplikasi e-Planning,” tandasnya. (VIN/JS)