Pemkab Jayawijaya Kembali Raih Opini WTP

WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kembali menerima penilaian tertinggi LKPD atau LKPP dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk pelaporan pengelolan keuangan APBD tahun 2016.
Hal ini diserahkan langsung oleh Sarwan selaku Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Papua kepada pemerintah daerah yang diwaliki
oleh Sekda Jayawijaya Yohanes Walilo S.Sos,M.Si, di ruang kerja sekda, Rabu (18/10) kemarin.
Selaku Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Sarwan mengungkapkan bahwa dengan predikat WTP ini bahwasannya pengelolaan
keuangan APBD sudah sesuai ketentuan transparansinya terjaga, dan ini adalah suatu penghargaan dengan nilai capaian tertinggi.
Dengan ada penghargaan ini masyarakat tahu pengelolaan keuangan APBD ini memang sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Ini sebenarnya untuk penilaian LKPD atau LKPP nilai tertinggi itu adalah WTP, kalau WTP ini sudah menunjukan transparansinya sudah
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, SPInya juga sudah terjaga. Jadi nilai tertinggi pada LKPD dan LKPP,” ungkapnya kepada wartawan usai penyerahan.
Dari 29 kabupaten/kota ada 9 kabupaten/kota yang mendapatkan predikat WTP untuk pelaporan keuangan APBD Tahun 2016 yakni Kota Jayapura, Kabupate Jayapura, Jayawijaya, Asmat, Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, Timika, dan Merauke.
“Jayawijaya sendiri sudah dua tahun berturut-turut, ini artinya sudah banyak peningkatan pengelolan APBD. Jadi intinya masyarakat sudah bisa mengawal terus agar nanti kualitas pengelolaan APBD ini semakin baik, dan peran media juga sangat membantu sekali,” katanya.
Lanjutnya, dirinya juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah bahwa untuk mewujudkan nawacita presiden, yang mana pemerintah pusat sudah menggelontorkan sejumlah uang di kabupaten/kota melalui DAK fisik dan dana desa, sehingga mudah-mudahan dengan prestasi WTP pengelolaannya akan semakin baik.
Disamping itu pemerintah juga mengucurkan dana  pinjaman lunak KUR untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, dengan bunga yang sangat murah 9 persen. Namun untuk Papua sendiri menurutnya masih kecil yakni hanya 300 milyard sampai saat ini, dari target seluruh Indonesia 110 trilyun.
“Jadi sudah saya sampaikan ke sekda, mudah-mudahan nanti pemerintah bisa menggerakan masyarakatnya untuk membangkitkan jiwa wirausahanya, apalagi disini potensi pertanian dan pariwisata sangat besar, sehingga itu bisa dioptimalkan,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekda Jayawijaya Yohanes Walilo S.Sos,M.Si mengungkapkan bahwa ini merupakan suatu prestasi pemerintah kabupaten Jayawijaya berkat kerjasama semua bagian, tim anggaran dan juga pimpinan OPD yang ada karena berkat kerjasama pemkab Jayawijaya bisa mencapai opini WTP dua tahun berturut-turut.
“Penghargaan yang diberikan ini merupakan suatu wujud perhatian pemerintah untuk memotivasi kita agar kedepan terus lebih baik lagi
dengan mempertahankan opini ini,” ungkap sekda.
Menurutnya, intinya adalah pengelolan keuangan ini transparan, akuntabel, dan juga penyampaian informasih tentang pengelolaan
keuangan ini kepada masyarakat. “Dalam pengelolan ini kita kawal bersama dana-dana yang harus menjadi hak masyarakat agar tepat sasaran untuk digunakan jangan sampai disalahgunakan,” tandasnya.
Sementara itu,  selaku Kepala Badan Pengelolan Keaungan dan Aset Daerah (BPKAD) Semuel Patasik mengungkapkan bahwa pemberian opini WTP ini bukan berarti bahwa tidak ada masalah, tetapi opini ini diberikan karena laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
“Jadi apa yang diungkapkan di dalam laporan keuangan sudah wajar, namun bukan berarti tidak ada pelanggaran, ada beberapa catatan yang
harus ditindaklanjuti, nanti pada saat audit tahun berikutnya catatan-catatan tersebut harus kami laporkan kembali progresnya sudah di tindaklanjuti atau belum,” pungkasnya. (Vin)