Siapkan Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Pusat Susun APBD Mini Sedangkan Asosiasi Bupati Sepakat Hibahkan 10 Milyar
WAMENA - Wakil Manteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo mengungkapkan saat ini Pemerintah Pusat Tengah menyusun kebutuhan APBD mini bagi tiga provinsi baru di Papua, salah satunya Provinsi Papua Pegunungan yang didalamnya tergabung Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Tolikara dan Mamberamo Tengah.
Hal ini disampaikan disela-sela kunjungannya ke Wamena saat menghadiri Sosialisasi Persiapan Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-undangan Otonomi Khusus (PP 106 dan 107 Tahun 2021), yang berlangsung di Gedung GKI Aithousa Wamena, Rabu (27/07/2022).
Cap : Wakil Menteri Dalam Negeri Wempi Wetipo saat foto bersama dengan para bupati yang tergabung dalam Provinsi Papua Pegunungan
Foto : Vina Rumbewas
“Kami Pemerintah Pusat sudah buat kebutuhan anggaran untuk APBD mini, tapi tidak mungkin hanya menggunakan APBD mini. Karena itu kita juga harapkan ada dukungan dari Pemerintah Daerah, dan para bupati sudah sepakat hibahkan 10 milyar per kabupaten.” Ucapkan terimakasih dari mantan Bupati Kabupaten Jayawijaya kepada Bupati Sepegunungan Tengah.
Menurut Beliau, dibutuhkan kerjasama karena penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh sebab itu perlu dilakukan pembenahan fasilitas yang akan digunakan 22 SKPD untuk menjalankan tugas-tugas Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
“Kita akan ada masa transisi APBD mini, mulai saat ini sampai desember nanti. Tim akan menyusun anggaran untuk APBD tahun 2023. Dana hibah dari asosiasi Bupati Pegunungan Papua akan gunakan uang ini untuk merenovasi beberapa tempat. Sehingga ketika kita menerima hibah pinjam pakai barangnya sudah clear,” Ungkap Wamendagri.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua menyampaikan bahwa Pemda Jayawijaya telah berkomitmen untuk mendukung jalannya roda Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dengan menyerahkan beberapa aset dan menghibahkan dana senilai Rp 10 milyar sesuai dengan kesepakatan bersama Asosiasi Bupati Sepegunungan Tengah Papua.
“Pemerintah kabupaten Jayawijaya berkomitmen untuk menghibahkan dana senilai Rp 10 milyar, dan kami juga menyerahkan mall Wamena untuk digunakan sebagai kantor gubernur sementara hingga nanti dibangun kantor permanen,” ungkap Bupati Jayawijaya.
Terkait ASN yang akan ditempatkan di Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kata Bupati Jhon Banua, dari tiga ribu lebih ASN yang ada di lingkungan pemda Jayawijaya tentu sebagian akan didata untuk ditempatkan di Pemerintah Provinsi, kecuali tenaga medis dan tenaga pendidik. (Vin/AR)
