Konferensi II DAP : DAP dan Pemerintah Adalah Mitra

WAMENA - Dewan Adat Wilayah Baliem (Lapago) gelar Konferensi ke II Lapago yang berlangsung di Wamena, Senin (11/04/2022).

Kegiatan yang bertemakan Konsolidasi dan Rekonsiliasi  Dewan Adat Wilayah Baliem ini selain dihadiri perwakilan para pengurus dan anggota dewan adat se Papua, kegiatan ini juga dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya yang didampingi Dandim 1702/Jayawijaya beserta Kapolres Jayawijaya.

Cap : Pembukaan Konferensi ke II DAP yang berlangsung di Wamena

Foto : Vina Rumbewas

Pada kesempatan itu, Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua SE.,M.Si yang diundang untuk membuka kegiatan tersebut menyampaikan terimakasih kepada dewan adat yang untuk pertama kalinya mengundang dirinya sebagai kepala daerah untuk hadir dalam kegiatan tersebut.

“Saya sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya bersama Wakil Bupati dan para Forkopimda kami hadir disini. Mungkin ini pertama kali Bupati hadiri acara dewan adat, karena saya merasa sebagai anak adat,” ungkap Bapak Bupati Jhon Richard Banua SE.,M.Si.

Pada kesempatan itu, Bupati mengajak dewan adat untuk bersama-sama pemerintah menjaga dan membangun daerah Jayawijaya, karena adat dan pemerintah saling berkaitan.

“Jadi saya harap kegiatan DAP hari ini kami Pemda dan Forkopimda kami hadir lengkap karena saya ingin membuktikan kepada bapak ibu sekalian bahwa tidak ada perbedaan antara pemerintah dan DAP. Saya merasa sebagai bagian dari anak adat dan ini kesempatan baik untuk kami, karena pemerintah juga butuh masukan dari dewan adat,” paparnya.

Menurutnya, jika dulu mungkin terdapat perbedaan antara dewan adat dan pemerintah namun kata Bapak Bupati Jhon Richard Banua SE.,M.Si  dan Wakil Bupati bersama Forkopimda dirinya tidak ingin ada batasan-batasan antara DAP dan pemerintah.

“Kita pemerintah butuh masukan dari DAP terkait pembangunan di daerah kami. Silahkan orang lain mau bicara kita seperti apa tetapi selama kepemimpinan Saya dan Wakil Bupati kami ingin kerjasama,” kata Beliau.

Untuk itu, Bapak Bupati Jhon Richard Banua SE.,M.Si berharap hasil dari konferensi yang rencananya akan berlangsung selama tiga hari ini nantinya dapat dibagikan juga kepada pemda setempat untuk didiskusikan bersama-sama.

“Setiap ada kegiatan kami juga libatkan ketua DAP untuk memberikan masukan kepada kami pemda dan itu sudah kami lakukan selama ini,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DAP wilayah Lapago Dominikus Sorabut mengatakan pemerintah daerah merupakan bagian dari anak adat sehingga harus membangun kemitraan.

“Pemerintah daerah bagian dari anak adat, jadi apa yang dilakukan  hari ini bagian dari kemitraan. Jadi pemerintah secara fisik hadir berikan dukungan dalam konfrensi ini,” kata Beliau.

Menurutnya, dalam konferensi ini akan menghasilkan program-program untuk masyarakat adat, dan program tersebut nantinya akan disampaikan juga kepada pemerintah.

“Jadi apa yang bisa dikerjakan pemerintah tentang hak-hak dasar masyarakat adat, dan struktur masyarakat adat. Setelah dibentuk akan diberikan kepada pemerintah supaya pemerintan melihat dan akan dibentuk perda-perda tentang hukum adat, kita akan dorong ke sana,” paparnya.

Namun lebih dari itu kata Sorabut. Konfrensi ini adalah program Dewan Adat Papua, dimana DAP sedang melakukan konsolidasi dan memfitalisasi serta menstrukturisasi 7 wilayah adat Papua.

“Domberai sudah, sekarang Lapago, jadi nanti kami akan keliling di lima wilayah adat lainnya setelah itu kita akan lahirkan pemimpin DAP di Tanah Papua, jadi ini program rutin DAP Papua,” jelasnya.

Masih lanjut Sorabut, pemerintah dan masyarakat adat adalah mitra tetap karena masyarat adat diakui juga  PBB sehingga pemerintah juga berkewajiban bermitra dengan masyarakat adat dalam hal mendorong program-program strategis untuk masyarakat adat.

Diharapkan melalui Konferensi ke II DAP ini nantinya akan mengangkat hak-hak dasar masyarakat adat mulai dari kampung, klean suku, suku, sub suku, daerah, wilayah, di wilayah Balim (Lapago). (Vin/RS)