Bupati Jayawijaya : RSUD Wamena Tidak Pernah Tolak Pasien Asal Nduga

WAMENA - Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua SE,M.Si menegaskan bahwa RSUD Wamena tidak pernah menolak pasien dari kabupaten pemekaran seperti yang diberitakan salah satu media baru-baru ini.

Menurutnya selama masih ada Kartu Papua Sehat (KPS) bantuan pemerintah provinsi Papua tahun 2020 maka selalu terlayani.

"Saya kira tidak pernah namanya rumah sakit menolak pasien dari pemekaran karena masih ada dana KPS yang dibantu provinsi," ungkap Bupati Banua, Sabtu (23/01/21).

Menurutnya, pemerintah Jayawijaya siap menerima jika pemerintah Nduga ingin berkoordinasi terkait sebagian warganya yang masih mengungsi di Wamena, guna mendapatkan akses layanan kesehatan maupun pendidikan.

"Kami sudah pernah beberapa kali melakukan upaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah Nduga, termasuk surat saya ke para bupati wilayah Lapago. Kami berulang kali menyampaikan ke kepala dinas kesehatan maupun Bupatinya langsung untuk sharing dana kesehatan, tapi tidak ada tanggapan," terang Bupati Jayawijaya.

Lanjut Bupati Jayawijaya, pemda kabupaten tetangga  yang sudah melakukan koordinasi terkait layanan kesehatan dan hingga saat ini masih berjalan yakni hanya pemerintah kabupaten Lanny Jaya melalui program Lany Jaya sehat.

'Kabupaten lain termasuk Nduga tidak ada koordinasi bukan hanya pelayanan kesehatan tapi juga pendidikan. Apabila pemda Nduga mau berkoordinasi kami siap membantu, tapi selama ini tidak pernah," katanya.

Sementara itu terkait layanan KPS yang merupakan program pemerintah provinsi Papua kata Bupati Jayawijaya hanya di tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 sudah tidak ada lagi bantuan KPS.

 "Saya berharap pemerintah daerah di wilayah Lapago bisa berkoordinasi dengan kami, bagaimana sistemnya apabila ada rujukan pasien dari daerah pemekaran yang di bawa ke RSUD Wamena sehingga jelas dan semua pasien terlayani," pungkasnya. (Vin)