WAMENA - Program  BBM satu harga yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-Jk guna pemerataan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia, kini secara perlahan mulai dapat dirasakan oleh masyarakat Jayawijaya.

 

Meskipun ketersediaannya masih terbatas namun pemerintah secara perlahan terus mengupayakan pemerataan BBM satu harga ini, dan BBM satu harga ini mulai terlayani di SPBU UD Putra Baliem yang pada Sabtu (08/09) kemarin diresmikan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas ESDM, Yuli Rachwati. Pada kesempatan tersebu sekaligus juga diresmikan SPBU Bokondini Tolikara. “SPBU Kompak Wamena dan Bokondini merupakan program BBM satu harga, yang telah dicanangkan Presiden Jokowi, yang bertujuan bahwa BBM yang sama dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar),” ungkap Yuli Rachwati disela-sela persemian.

 

Jika sebelumnya harga BBM di Jayawijaya untuk jenis premium 30 liter perkupon dengan harga eceran Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu perliter, solar 25 liter per kupon. Maka dengan kebijakan ini semua BBM sama dengan harga solar Rp 5.150, premium Rp.6.450. Untuk menindaklanjuti arahan presiden, kementerian ESDM telah menetapkan peraturan menteri nomor 36 tahun 2016 tentang percepatan pemberlakuan satu harga jenis BBM tertentu dan jenis jenis BBM khusus penugasan secara nasional.

 

Diharapkan dengan diresmikannya SPBU tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh BBM. “Total alokasi BBM di SPBU Kompak Wamena sebesar 60 n liter per bulan, dengan rincian pembagian untuk solar 15 kilo liter per bulan, kemudian premium 45 kilo liter per bulan,” ujarnya. Sementara untuk SPBU Bokondini diakui Yuli Rachwati memang belum ada lembaga penyalur, namun diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk
memperoleh BBM. Dengan alokasi BBM di SPBU Bokondini sebesar 85 kilo liter per bulan, solar 10 kilo liter dan premium 75 kilo liter. Lanjutnya, kiranya BBM solar dan premium ini bisa disalurkan langsung kepada konsumen dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga mendorong perekonomian daerah.

 

“Khusus untuk Jayawijaya, premium kuotanya 8.220 kilo liter per tahun, solar 4.109 kilo liter per tahun. Untuk Kabupaten Tolikara premium 167 kilo liter per tahun, solar 468 kilo liter per tahun,” paparnya. Dirinya berharap dukungan dari BPH Migas, bekerjasama dengan pemda dan TNI/Polri agar penyaluran BBM bagi masyarakat di Jayawijaya dan Tolikara dapat berjalan lancar. Tidak hanya itu, kedepan pihaknya juga akan melakukan pengawasan terhadap lembaga penyalur yang sudah didirikan di lokasi-lokasi yang sudah diresmikan, untuk memantau pendistribusian BBM, apakah lancar dan langsung diterima oleh konsumen pengguna akhir.

 

Pada kesempatan yang sama, Eko Christiawan selaku Manager Comunication dan CSR Pertamina MOR VII wilayah Papua dan Maluku mengungkapkan bahwa SPBU Kompak Wamena dan Bokondini di Tolikara adalah SPBU ke 12 dan 13 yang diresmikan, untuk program BBM satu harga 2018. SPBU Wamena dan Bokondini suplai poin nya berasal dari TPBBM Jayapura kemudian transportasi yang harus dilewati banyak moda yang digunakan, dari TPBBM Jayapura ke Bandara Sentani, kemudian dari Sentani dengan pesawat ke Bandara Wamena estimasi perkiraan waktu satu jam. Sedangkan untuk Tolikara kurang lebih tiga jam. “Kami mohon dukungan semua pihak terutama pemerintah daerah Jayawijaya dan Tolikara untuk mendistribusikan BBM karena pertamina tidak bisa sendiri mendistribusikan, sehingga bisa lancar,” katanya. Lanjutnya, SPBU Kompak ini diharapkan bisa bermanfaat untuk mendapatkan enegri dengan harga yang sama seperti di seluruh nusantara.

 

BBM stau harga ini hanya bisa didapatkan di SPBU UD Putra Baliem, sedangkan di APMS-APMS masih menggunakan system kartu. Menanggapi hal tersebut Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, mengatakan kebijakan pemberlakuan kartu atau kupon tersebut agar pembagian BBM dapat merata bagi seluruh masyarakat yang kendaraannya terdata di pemda, ini juga untuk mencegah terjadinya penimbunan BBM yang dilakukan oleh oknum-oknum warga yang nakal. “Kalau beli tidak gunakan sistem kartu atau jual bebas, berarti tidak semua orang bisa dapat, kebijakan ini kurang lebih 15 tahun sudah kita lakukan, dan kupon ini kita bagi supaya semua orang yang punya kendaraan terdata di pemda bisa dapatkan BBM,” jelasnya.

 

Dalam system ratu tersebut dalam seminggu setiap kendaraan hanya di jatah dua kali pembelian, sehingga semua masyarakat bisa mendapatkan hak secara rata. “Kalau tidak gunakan sistem kupon maka akan terjadi penimbunan dan harga semakin tinggi dan tidak terkendali,” pungkasnya. (Vin)