Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Laksanakan Sosialisasi Kebijakan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

WAMENA –Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2016-2019 yang selanjutnya diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun  2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan menggelar Sosialisasi Kebijakan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang berlangsung  Senin (8/8) 2016 bertempat di ruang rapat Bappeda.
Dalam amanat tertulisnya Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo SH, MH yang dibacakan oleh Asisten II Gaad P. Tabuni SP, MM mengatakan, pelaksanaan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sekaligus membangun persepsi bersama mengenai tindak pidana korupsi demi terlaksananya aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD – PPK).
“Tujuan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, baik berupa pencegahan maupun pemberantasan serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN,” ungkap Asisten II Gaad P.Tabuni SP,MM saat membuka acara tersebut.
Selain itu lanjut Tabuni, sosialisasi ini juga bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pelaku-pelaku pembangunan agar mengetahui Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disusun tahun 2016.
Untuk itu diharapkan sosialisasi ini dapat membangun pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, memerlukan reformasi diberbagai bidang termasuk reformasi birokrasi yang akan memberikan dampak positif secara moral kepada jajaran aparatur pemerintah.
Diharapkan kegiatan sosialisasi ini mampu membangun komitmen, sinergi, koordinasi serta pemahaman semua pihak dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan tetap berpedoman pada strategi pelaksanaan RAD – PPK tahun 2016 yang akan disusun bersama serta melaporkan realisasi RAD – PPK secara tepat waktu.
Tidak hanya itu, Gaad Tabuni juga berharap agar nantinya tim koordinasi dalam menyusun Aksi PPK, akan disepakati Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD - PPK)  yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Instruksi Presiden  nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015.
“Hal yang tidak kalah pentingnya pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan ijin dan non ijin di daerah kepada lembaga pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), peningkatan transparansi pengelolaan anggaran dan publikasi dokumen rencana pembangunan daerah,” tandasnya. (Vin)

    Cari Berita

    Pengumuman

    Perubahan Penetapan Hari Libur dan Cuti Bersama dalam Rangka Hari Raya Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019

    SURAT EDARAN GUBERNUR PAPUA tentang Hari Libur Resmi dalam rangka menyongsong Hari Wafat Isa Almasih (Jumat Agung) dan Perayaan Paskah Tahun 2018

    Surat Edaran tentang Hari Libur dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah 2017

    Surat Edaran Gubernur Papua Terkait Libur Hari Raya Nyepi

    Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017 tambah 3 hari

    top