Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup Dibuat Di Lima Wilayah Adat

Wamena - UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu, tata kelola pemerintah yang baik dengan menegaskan aspek transparasi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan, hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat dan hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat (1) dan ayat (5) maka keberadaan pos pengaduan LH sangat penting dan diperlukan sebagai akses masyarakat pada lingkungan

Pos pengaduan sengketa lingkungan hidup akan dibuat sesuai lima wilayah adat di Tanah Papua diantaranya, wilayah adat Lapago, Ha-nimha, Saireri, Tabi, dan Mepago. Pos pengaduan seperti itu  disesuaikan dengan hirarki kewenangan  Bupati sehingga  keluarlah SK. Gubernur No. 75 tahun 2011 tentang pos pembentukan pengaduan sesuai dengan wilayah di daerah setempat
Hal tersebut dikatakan Kasubit Penaggulangan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakonias Mitindom saat memimpin Rapat pembentukan Pos pengaduan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jayawijaya-Wamena Rabu (22/04)
Di Jayawijaya sendiri ada dua kegiatan yang mempunyai ijin lingkungan yaitu, PLTD dan jalan Habema Kenyam sehingga tugas dari BLH hanya mengawasi karena mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan ijin lingkungan. Oleh karena itu sudah seharusnya mempunyai (Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) PPLHD.
Direncanakan kedepan 29 kabupaten akan dibuat pos pengaduan sehingga pengaduan terhadap sengketa lingkungan dapat diatasi, Tugas daripada PPLHD, adalah menampung dan melakukan  klarifikasi masalah
Kepala (Badan Lingkungan Hidup)  BLH Kabupaten Jayawijaya George de Fretes SH mengatakan pembentukan pos sengketa lingkungan hidup sebenarnya harus di seluruh daerah, sehingga sengketa LH dapat dilaporkan dan verifikasi masalah sesuai aturan petunjuk masalah-masalah llingkungan
Kami sendiri memberikan apresiasi kepada provinsi karena sudah berusaha membentuk pos pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Kabupaten Jayawijaya sesuai dasar keputusan Gubernur Papua No. 75 tahun 2011(Humas Jayawijaya)

    Cari Berita

    Pengumuman

    Perubahan Penetapan Hari Libur dan Cuti Bersama dalam Rangka Hari Raya Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019

    SURAT EDARAN GUBERNUR PAPUA tentang Hari Libur Resmi dalam rangka menyongsong Hari Wafat Isa Almasih (Jumat Agung) dan Perayaan Paskah Tahun 2018

    Surat Edaran tentang Hari Libur dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah 2017

    Surat Edaran Gubernur Papua Terkait Libur Hari Raya Nyepi

    Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017 tambah 3 hari

    top