Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Merupakan Bentuk Pembinaan Hukum Bagi Masyarakat

Masalah Hukum adalah masalah yang sangat penting didalam kehidupan bermasyarakat, karena kalau tidak ada Hukum maka kehidupan bermasyarakat akan kacau, hidup tidak aman dan yang berlaku mungkin Hukum rimba, siapa yang kuat itu yang berkuasa.

Untuk itu perlu ada tantanan atau aturan yang jelas yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara baik tantanan yang bersifat turun temurun atau yang disebut aturan adat maupun tantanan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah.
Demikian sambutan Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo SH, MH yang diwakili, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Drs. Tinggal Wusono saat membuka kegiatan Fasilitator Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang diikuti kepala-kepala kampung dan sekretaris kampung berjumlah 80 orang  bertempat di Kantor kampung Hom-hom baru-baru ini.
Sosialisasi perundang-undangan bagi masyarakat  bagi masyrakat akan tetap menjadi salah satu program prioritas pemerintah kabupaten jayawijaya setiap Tahun. hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami aturan Hukum yang berlaku dalam masyarakat
Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyrakat baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan maupun dalam pembinaan kemasyarakatan termasuk pembinaan Hukum karena itu adalah bentuk komitmen saya sejak awal dalam memimpin daerah ini.
Dalam melaksanakan tangung jawab sebagai bentuk komitmen tersebut pasti banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi baik yang datang dari dalam maupun dari luar, sehingga perlu dukungan dari kepala dan sekretaris distrik agar senantiasa mendukung program-program pemerintah daerah kedepan.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan ini merupakan bentuk pembinaan Hukum bagi masyarakat, karena masyarakat harus tahu dan mengerti tentang persamaan kedudukan dalam hokum
Oleh karena itu tujuan sosialisasi ini adalah untuk  meningkatkan pemahaman hukum kepada masyarakat baik aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah daerah
Materi kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk Hukum pemerintah Jayawijaya, undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang laulintas dan angkutan jalan, undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan yang menjadi pemateri yaitu, Ketua pengadilan, Negeri Wamena, Kejaksaan Negeri Wamena, Kepolisian bagian Polantas, Pertanahan, dan kepala Distrik Hubikiak dan Bagian Hukum setda Jayawijaya.

    Cari Berita

    Pengumuman

    Perubahan Penetapan Hari Libur dan Cuti Bersama dalam Rangka Hari Raya Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019

    SURAT EDARAN GUBERNUR PAPUA tentang Hari Libur Resmi dalam rangka menyongsong Hari Wafat Isa Almasih (Jumat Agung) dan Perayaan Paskah Tahun 2018

    Surat Edaran tentang Hari Libur dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah 2017

    Surat Edaran Gubernur Papua Terkait Libur Hari Raya Nyepi

    Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017 tambah 3 hari

    top