Pembukaan Rapat-Rapat Paripurna Dprd Masa Sidang I Tahun 2015

Wamena - Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD Kabupaten Jayawijaya dilandasi oleh undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Peneyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. LKPJ Tahun 2014, adalah merupakan laporan kinerja pemerintah Kabupaten Jayawijaya tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2014.

Demikian sambutan Bupati Kabupaten Jayawijaya Wempi Wetipo, SH, MH  yang dibacakan Sekda Jayawijaya Yohanes Walilo S.Sos, M.Si pada acara pembukaan rapat-rapat paripurna DPRD Kabupaten Jayawijaya Masa Sidang I Tahun 2015, dalam Rangka Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2014, dan Raperda Non APBD tahun 2015, yang berlangsung di Gedung DPRD Jayawijaya, Selasa(17/3).
Dikatakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan program dan kegiatannya berdasarkan urusan pemerintahan baik wajib maupun pilihan, yang dilaksanakan oleh setiap  SKPD yang ada di Kabupaten Jayawijaya  selama tahun 2014, dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
“Prioritas pembangunan tersebut antara lain adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang Infrastruktur, bidang ekonomi, guna mendukung pertumbuhan dan pelayanan jasa, pengembangan ekonomi masyarakat serta pengembangan potensi pariwisata untuk penangulangan kemiskinan,” ujarnya.
Selain pelaksanaan program dan kegiatan yang berdasarkan RPJMD lanjut Walilo, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2014 juga melaksanakan tugas pembantuan, baik yang diterima dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat, maupun tugas pembantuan yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kepada Pemerintah Kampung.
“Sedangkan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kampung sampai dengan tahun 2014 kemarin adalah masih terbatas pada urusan otonomi daerah dalam bentuk dana bantuan kampung serta dana pendampingan prospek,” ujarnya.
Menurutnya dari beberapa rancangan Peraturan Daerah Non APBD yang akan diajukan sebagai tindak lanjut Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sendiri dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai mana diamanatkan dalam UU No. 23 tahun 2014. Sedangkan dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam bidang ekonomi telah membangun Pasar Tradisional Potikelek bertujuan untuk dapat memperdayakan orang asli Papua dibidang ekonomi.
Pembukaan Rapat-rapat paripurna DPRD Kabupaten Jayawijaya masa sidang I Tahun 2015, dihadiri Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Ketua I, Ketua II, Para Muspida dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Usai sidang dilakukan penyerahan materi rapat oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya diwakili Sekda Walilo kepada Ketua DPRD Taufik Petrus Latuhamallo yang selanjutnya akan dibahas dalam sidang berikutnya.

    Cari Berita

    Pengumuman

    Perubahan Penetapan Hari Libur dan Cuti Bersama dalam Rangka Hari Raya Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019

    SURAT EDARAN GUBERNUR PAPUA tentang Hari Libur Resmi dalam rangka menyongsong Hari Wafat Isa Almasih (Jumat Agung) dan Perayaan Paskah Tahun 2018

    Surat Edaran tentang Hari Libur dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah 2017

    Surat Edaran Gubernur Papua Terkait Libur Hari Raya Nyepi

    Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017 tambah 3 hari

    top