Bpkp Perwakilan Papua Dampingi Pembuatan Lakip Skpd Jayawijaya

Wamena- Tim evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua terdiri dari Charles Rante Batubara, Dadi Trimunardi dan Eko Prasetyo melakukan pendampingan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam melakukan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) yang berlangsung di Aula Bappeda, Kamis (12/2) siang.

Pembuatan Lakip bertujuan untuk melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya,” jelas Charles Rante.
Menurutnya evaluasi dilakukan terhadap 5 komponen meliputi perencanaa, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. “Lakip 2013 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen lainnya,” ujarnya.
“Bila Lakip itu disusun secara baik dan benar oleh masing-masing SKPD di Kabupaten Jayawijaya dapat dipastikan bahwa seluruh program kegiatan yang telah disusun secara terencana dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan,” ujarnya.
Ditambahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan suatu keharusan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melihat sampai sejauh mana tugas pokok yang harus dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sehingga standar kinerja setiap SKPD dapat diukur dengan baik. “Selain itu akan dapat dilihat pola kerja yang sudah diatur sesuai SOP untuk memperoleh outputnya,” ujarnya lagi.
Sementara itu Kepala Bagian Organisasi Setda Jayawijaya, Agus Purwanto menambahkan untuk melakukan penyusunan Lakip dibutuhkan keseriusan dari setiap pimpinan SKPD karena berkaitan erat dengan tugas pokok dan tanggung jawab di masing-masing SKPD itu sendiri.
“Dengan laporan akuntabilitas yang baik kita dapat mengukur kinerja dari masing-masing SKPD, apakah sudah sejalan dengan standar atau masih perlu mendapatkan masukan untuk lebih memantapkan kinerjanya,” tandasnya.

    top