Fasilitas Rumah Sakit Umum Wamena Masih Jauh Dari Harapan

 Wamena - Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI Ke Wamena yang diterima Bupati Kabupaten Jayawijaya Wempi Wetipo. SH, MHdan para jajaran Pemerintah adalah, untuk  melihat sejauh mana kondisi daerah yang ada, mulai dari fasilitas infrastruktur  jalan, sekolah dan kesehatan serta kemajuan ekonomi.

Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, SH, MH  mengatakan sangat memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada rombongan komisi IX DPRRI yang sudah datang ke Wamena untuk melihat langsung kondisi dan keadaan daerah ini, dimana masih terdapat kekurangan mulai dari pendidikan, infrstruktur dan juga kesehatan serta fasilitas kesehatan yang masih sangat minim.
Disinggung mengenai masalah kesehatan Bupati Wempi Wetipo mengungkapkan, Kabupaten Jayawijaya yang menjadi sentral pelayanan kesehatan dari  9 kabupaten yang ada di wilayah pegunungan tengah, sangat membutuhkan perhatian yang serius mengenai status rumah sakit yang sampai saat ini disandang dengan tipe D. “Kita sudah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk dirubah statusnya ke tipe C namun belum terealisasi hingga sekarang,” ungkap bupati Wempi.
Menurutnya rumas sakit Wamena sebagai rumah sakit rujukan dari 9  kabupaten, perlu mendapat perhatian khusus mulai dari  tenaga dokter, baik dokter spesialis maupun umum, karena sampai saat ini RSUD Wamena hanya memiliki  9 dokter padahal mereka harus menagani sekitar 397 ribu penduduk. “Jelas ini sangat kurang,” ujarnya.
Bupati Wempi sangat berterima kasih dengan kunjungan kerja komisi IX DPR RI ke Wamena saat ini. Selain melihat langsung kondisi Wamena juga memperoleh bahan materi tentang RSUD Wamena untuk selanjutnya menjadi agenda yang akan dibahas dalam rapat paripurna dalam menaikan statusnya menjadi Tipe C.
Sementara itu dari kunjungan langsung ke- Rumah Sakit Wamena, Ketua  Tim Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan, sarana dan prasarana RSUD Wamena masih jauh dari layak atau sangat kurang, bahkan belum memadai dan masih jauh dari harapan. “Pemerintah daerah dan pemerintah pusat mestinya memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dalam meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Sesuai undang-undang negara wajib memberikan pelayanan  kesehatan bagi warganya, namun bagi daerah-daerah yang jauh di Papua.”Pelayanan kesehatan masih jauh dari harapan, oleh karenanya kita wajib untuk memperbaikinya,” ujarnya.
Menurutnya kendala yang dihadapi untuk mewujudkan semua itu adalah biaya yang sangat besar karena untuk mendatangkan bahan bangunan, obat-obatan dan barang medis lainnya hanya melalui transportasi udara. “Hal inilah yang menjadi topik utama dalam pembahasan dikomisi IX DPRRI nanti,” pungkasnya.

 

 

 

    Cari Berita

    Pengumuman

    Perubahan Penetapan Hari Libur dan Cuti Bersama dalam Rangka Hari Raya Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019

    SURAT EDARAN GUBERNUR PAPUA tentang Hari Libur Resmi dalam rangka menyongsong Hari Wafat Isa Almasih (Jumat Agung) dan Perayaan Paskah Tahun 2018

    Surat Edaran tentang Hari Libur dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah 2017

    Surat Edaran Gubernur Papua Terkait Libur Hari Raya Nyepi

    Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017 tambah 3 hari

    top