ASN Dibahas Dalam Rakornis Kepegawaian Se Papua Di Wamena

 Wamena - Penyelenggaraan Rapat Kordinasi Teknis (Rakornis) kepegawaian mempunyai makna yang sangat strategis dalam mengevaluasi kinerja terhadap pelaksanaan berbagai program manajemen kepegawaian terhadap pelaksanaan berbagai program manajemen kepegawaian dibawah payung UU Otsus No. 21 Tahun 2001.

Demikian sambutan tertulis Gubernur Propinsi Papua Lukas Enembe, S.IP yang di bacakan Bupati Kabupaten Jayawijaya Wempi Wetipo, SH, MH ketika membuka secara resmi, rakornis Bidang Kepegawaian dalam rangka pemberlakuan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di Gedung Pertemuan Ukumiarek Asso, yang diikuti peserta dari Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua yang berlangsung selama dua hari (17-18/9-2014).
Dalam sambutan yang lain dikatakan, dengan diterapkannya UU Otonomi khusus bagi Provinsi Papua memiliki makna yang begitu mendalam bagi rakyat di tanah Papua, yang mana pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua menjadi prioritas utama. “Oleh karena itu UU Otonomi khusus bagi Provinsi Papua mutlak diabdikan untuk kepentingan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan, kemandirian, keberdayaan, ketentraman dan kemakmuran masyrakat di Tanah Papua pada umumnya,” tegas Wempi.
Disamping hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat kita pada saat ini masih berada dalam keadaan yang memprihatinkan, walaupun pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua telah berjalan selama lebih dari Empat decade,” ujarnya.
Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen pembangunan khususnya dan manajemen pemerintahan pada umumnya masih perlu disempurnakan, agar benar-benar mampu menyentuh kepentingan rakyat. “Peranan pemerintah lebih dominan dalam menciptakan keseimbangan antara peranan pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya pengembangan pola kemitraan dalam reformasi manajemen kepegawaian hendaknya diarahkan kepada visi dan misi organisasi sehingga dapat dihasilkan pengelolaan administrasi kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel, bukannnya menghabiskan anggaran karena sudah diplafonkan.
Lebih jauh dikatakan, dalam penyerlenggaraan pemerintahan dengan system berbasis kinerja yang telah diterapkan di Propinsi Papua, pertanggungjawabannya menjadi lebih jelas karena setiap apa yang dikerjakan akan diukur keberhasilannya berdasarkan Good Gorvernance yang dapat dicapai dengan melakukan pembaharuan terhadap organisasi yang meliputi system, strategi, struktur, skill dan gaya kepemimpinan.
Gubernur juga berharap, dengan diselenggarakannya kegiatan rakornis kepegawaian tingkat Propinsi Papua, para peserta dapat menyerap ilmu yang diberikan oleh para instruktur tentang penerapan pola kepegawaian berbasis professional sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mampu mengeimplementasikan visi dan misi gubernur, Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tandasnya.

 

 

 

    Cari Berita

    Pengumuman

    Perubahan Penetapan Hari Libur dan Cuti Bersama dalam Rangka Hari Raya Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019

    SURAT EDARAN GUBERNUR PAPUA tentang Hari Libur Resmi dalam rangka menyongsong Hari Wafat Isa Almasih (Jumat Agung) dan Perayaan Paskah Tahun 2018

    Surat Edaran tentang Hari Libur dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah 2017

    Surat Edaran Gubernur Papua Terkait Libur Hari Raya Nyepi

    Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017 tambah 3 hari

    top