Pemerintah Jayawijaya Dan Bpkp Perwakilan Papua Teken MoU SPIP

 Wamena - Implementasi System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 adalah suatu keharusan guna terwujudnya pengendalian intern yang baik dilingkungan instansi pemerintah. Dengan pengendalian intern yang baik, setiap kegiatan pemerintahan akan berjalan dengan benar dan terhindar dari penyimpangan.

Hal itu dikatakan Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, SH, MH saat membuka secara resmi acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian                                          kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua sekaligus pembukaan bimbingan teknis implementasi System Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di Aula Bapeda Wamena Senin (15/09).
Penyelenggaraan SPIP dilatar belakangi dengan telah bergesernya karakter pengendalian intern dari hard-control menuju soft-control artinya, pengendalian tidak lagi efektif jika dikemas dalam kegiatan yang bersifat represif. “Pengendalian harus berangkat dari masing-masing pribadi aparatur pemerintah yang dikendalikan oleh sebuah system yang mampan namun tetap dinamis,” ujar Bupati Wempi.
Menurutnya, agar SPIP ini dapat diimplementasikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya maka diharapkan dukungan dari seluruh aparatur dari level eselon II sampai level staf dapat mengambil peran dalam pelaksanaannya, sehingga perlu pemahaman manajemen resiko artinya diperlukan pengetahuan untuk mengelola suatu permasalahan yang terjadi sehingga tidak ada wacana yang akan ditimbulkan dikalangan pemerintahan.
Sementara itu ketua panitia penyelenggara Drs. Edi Subiyanto, M. Si melaporkan pelaksanaan implementasi SPIP berlangsung selama 5 hari (15-19 September 2014) diikuti 45 peserta terdiri dari pimpinan dan sekretaris SKPD, kepala bagian dilingkungan Setda Jayawijaya dan kepala distrik. “Untuk penyaji materi kita datangkan dari Jakarta dan dari BPKP Perwakilan Propinsi Papua berjumlah 5 orang,” tegas Edi.
Adapun  dasar pelaksanaannya yaitu, Peraturan pemerintah Nomor. 60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah, surat bupati jayawijaya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua No.890/3061/Bup tanggal 15 Agustus 2024, surat perintah Bupati jayawijaya Nomor. 090/3421/Bup tanggal 10 september 2014 dan DPA Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

 

 

 

    Cari Berita

    Pengumuman

    Perubahan Penetapan Hari Libur dan Cuti Bersama dalam Rangka Hari Raya Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019

    SURAT EDARAN GUBERNUR PAPUA tentang Hari Libur Resmi dalam rangka menyongsong Hari Wafat Isa Almasih (Jumat Agung) dan Perayaan Paskah Tahun 2018

    Surat Edaran tentang Hari Libur dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah 2017

    Surat Edaran Gubernur Papua Terkait Libur Hari Raya Nyepi

    Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017 tambah 3 hari

    top