Pada prinsipnya UU ASN No 5 tahun 2013 dapat diberlakukan, namun penerapan UU itu sendiri di Papua masih sulit, sehingga untuk melihat kinerja dan disiplin PNS dapat dilakukan dengan absensi elektronik.
   Kinerja PNS semakin diperketat, bagi yang bolos hingga satu bulan akan dikenakan sangsi administrasi, bahkan bisa di pecat,” tegas Wempi. Sekarang ini untuk mendapatkan insentif akan disesuaikan  dengan jumlah kehadiran PNS itu sendiri  sehingga adil dan merata. Yang malas akan terima sedikit, yang rajin pasti akan terima banyak,” ujarnya.
   Kalau pada saatnya nanti ASN diberlakukan, seorang PNS yang menerima gaji setiap bulan akan dinilai dari kinerjanya  setiap hari selain absen kehadiran. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan PNS yang berkualitas dan mampu meningkatkan daya saing,” ujarnya. Bupati Wempi mengharapkan supaya PNS lebih giat bekerja sehingga jalannya roda pemerintahan dan pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. “PNS selaku aparatur adalah pelayan masyarakat dan wajib untuk melaksanakannya,” imbuhnya.(Titus-Humas)