Rekonsiliasi Budaya Masyarakat Baliem Tahun 2024

Wamena - Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bekerja sama dengan Forum Komunikasi Anak Wio Kabupaten Jayawijaya menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Budaya Masyarakat Baliem Tahun 2024, Selasa (24/09/24).

Dalam kegiatan tersebut hadir PJ Bupati Jayawijaya Thony M. Mayor, S.Pd, MM, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang diwakili oleh Asisten II Setda Provinsi Papua Pegunungan, Pj Bupati Lanny Jaya, Majelis Rakyat Papua Pegunungan, Plt Sekertaris Daerah Kabupaten Jayawijaya dan anggota Forkopimda Kabupaten Jayawijaya.

PJ Bupati Jayawijaya bersama Pj Bupati Lanny Jaya dan Asisten II  Sekda Papua Pegunungan Serta beberapa kepala OPD dan anggota Forkopimda

Foto : Agris Wistrijaya

Dalam sambutannya, PJ Bupati Jayawijaya mengungkapkan bahwa Rekonsiliasi Budaya Masyarakat Baliem merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud nyata dari komitmen kita untuk menghidupkan kembali tatanan kehidupan masyarakat Baliem dan menata masa depan yang berdaya cipta.

PJ Bupati Jayawijaya juga mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu ada saran dan masukan dari tokoh dan tua-tua adat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di daerah ini jangan melupakan adat istiadat dan budaya di lembah ini.

“Kegiatan ini bukan hanya tentang pelestarian secara seremonial, tetapi merupakan langkah penting dalam menyelamatkan Warisan Manusia, Budaya, dan Tanah Papua” ungkap Pj Bupati Jayawijaya.

Seluruh tamu undangan kegiatan Rekonsiliasi Budaya Masyarakat Baliem Tahun 2024 di Gedung Aithosa.

Foto : Agris Wistrijaya

“Melalui Rekonsiliasi ini, kita bertekad untuk Menata Budaya, Adat Istiadat, mengakui pemulihan, pelestarian tatanan dan tradisi adat yang merupakan kunci untuk pemberdayaan masa depan sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika” ungkapnya.

PJ Bupati Jayawijaya juga mengajak untuk berkomitmen dalam upaya menghidupkan kembali tatanan kehidupan masyarakat baliem, menyelamatkan warisan manusia, budaya dan tanah papua sebagai pondasi kebijakan dan Praktik Pembangunan di wilayah Papua Pegunungan. (AgW/AW)