Konsultasi Publik dan Simulasi “Rencana Kesiapsiagaan Bencana Konflik Sosial”

WAMENA - Penjabat Bupati Jayawijaya Thony M. Mayor,S.Pd,MM, membuka secara resmi Konsultasi Publik dan Simulasi ‘Rencana Kesiapsiagaan Bencana Konflik Sosial’ bersama Komite Kerukunan dan Pemerintah Daerah yang digelar Wahana Visi Indonesia (WVI) di Wamena, Jumat (30/08/2024).

Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Program NOKEN PAPUA (Transformasi Komunitas untuk Kerukunan) ini berkolaborasi dengan GKI Tanah Papua, GKII Wilayah 4 dan SKPC4 Fransiscan Papua.

Pj.Bupati Jayawijaya Thony M. Mayor,S.Pd,MM saat membuka kegiatan Konsultasi Publik dan Simulasi Rencana Kesiapsiagaan Bencana Konflik Sosial yang digelar WVI

Foto : Vina Rumbewas

Dalam Sambutanya, Penjabat Bupati memaparkan bahwa Bencana Sosial merupakan Bencana yang disebabkan karena rentetan peristiwa yang dialami oleh manusia, akibat dari adanya konflik sosial antar kelompok atau komunitas. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan jika tidak diselesaikan dengan baik maka bencana sosial dapat mengurangi rasa persatuan dan kesatuan dalam Masyarakat, Bangsa Dan Negara. 

“Bencana sosial harus segera diatasi agar tidak menimbulkan efek yang berkepanjangan. Mengatasi bencana sosial perlu pendekatan holistik yang melibatkan Pemerintah, Masyarakat, Organisasi Masyarakat, hingga tokoh-tokoh agama. Hal ini perlu dilakukan untuk bisa mengatasi akar penyebabnya dan membangun ketahanan sosial,” ungkap Thony Mayor.

Di Jayawijaya sendiri, bencana sosial sering muncul akibat ketidakpuasan kelompok masyarakat tertentu akan Kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Distrik maupun Kabupaten. Selain itu juga, biasanya aksi dilakukan sebagai bentuk protes akibat peristiwa kecelakaan, pembunuhan, maupun kekerasan lainnya diantara kelompok masyarakat, yang ikut berdampak pada masyarakat lainnya.

“Aksi kelompok masyarakat dalam menuntut ketidakpuasan ini sering menimbulkan rasa tidak aman bagi seluruh Masyarakat Jayawijaya. Oleh karena itu, sekali lagi saya memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini, yang diharapkan dapat memberikan Pencerahan bagi Pemerintah baik di Tingkat Kampung, Distrik maupun Pemerintah Daerah, untuk melakukan usaha-usaha pencegahan konflik bencana sosial,” ungkapnya.

Selain itu, Thony Mayor juga menyampaikan bahwa diperlukan kontribusi dari Tokoh-Tokoh Agama di Jayawijaya, dimana mereka juga perlu dilengkapi dengan pemahaman serta cara penanggulangan konflik bencana sosial, karena suara gereja maupun pimpinan agama sangat berpengaruh kepada masyarakat.

“Saya memberi apresiasi dan terima kasih kepada Wahana Visi Indonesia di Jayawijaya, yang selama ini telah bekerja sama dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pelayanan kemanusiaan di Tanah ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberkati setiap Pelayanan WVI di Tanah ini.

Pada kesempatan yang sama, Debora Program Manager Noken menuturkan bahwa pertemuan ini merupakan proses pengembangan dokumen dan sistem peringatan dini dan rencana kesiapsiagaan bencana konflik sosial sehingga melibatkan OPD sebagai bagian dari kelompok-kelompok tersebut untuk dapat memetakan aset apa yang bisa digunakan ketika terjadi konflik sosial.

Peserta kegiatan Konsultasi Publik dan Simulasi Rencana Kesiapsiagaan Bencana Konflik Sosial yang digelar WVI

Foto : Vina Rumbewas

“Bersama dengan Pimpinan Daerah kita sendiri sudah mengupdate perkembangan program selama 2,5 tahun, dimana sangat diapresiasi sekali. Pemerintah Daerah juga punya target yang sama untuk membangun kerukunan dan untuk mengatasi konflik sosial,” ungkapnya.

Lanjutnya, kedepan pihaknya akan coba mengintegrasikan dengan indicator capaiannya Pemerintah Daerah.

“Jayawijaya menjadi Daerah yang rawan terjadi konflik sosial dan WVI rutin melakukan advokasi. Kami menggali informasi, survey, dan lainnya. Jadi beberapa isu yang sudah muncul dan itu yang kita coba sosialisasikan juga kepada masyarakat untuk bagaimana masyarakat juga bisa merubah cara pandang terhadap konflik, mengubah cara pandang bahwa masih bisa dialog, komunikasi dengan belas kasih, jadi kita buka wawasan,” jelasnya.

Output dari kegiatan ini diharapkan akan ada dokumen yang menjadi acuan ketika terjadi konflik sosial.

“Jadi dokumen ini yang akan meriveuw yang isinya terkait gejala-gejala konflik itu seperti apa, sistemnya dan siapa yang bisa dihubungi, jejaring siapa yang bisa dikembangkan untuk bisa mencegah, dan kalau pun terjadi kita tau kemana mencari pertolongan,” terangnya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh Perwakilan Tokoh Masyarakat, Gereja, Pelajar, Tokoh Perempuan dan Pimpinan OPD di lingkungan Pemda Jayawijaya. (VIN/YUS)