MRP Papua Pegunungan : Perempuan Baliem Harus Setara dalam Segala Bidang
WAMENA - Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan dari Pokja Perempuan, Titiana Mabel, mengingatkan Pemerintah Jayawjaya untuk lebih memberikan ruang bagi perempuan Baliem.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJPD Jayawijaya Tahun 2025-2045 baru-baru ini digelar di Wamena.
“Kami memberikan dukungan dan apresiasi kepada Pemda Jayawijaya yang sudah melakukan tahapan perencanaan untuk 20 tahun kedepan dalam RPJPD. Sehingga untuk isu perempuan kami harap kebijakan pembangunan 20 tahun ini memperhatikan perempuan di lembah Baliem,” ungkapnya.
Titiana Mabel, Anggota MRP Papua Pegunungan Pokja Perempuan
Foto : Vina Rumbewas
Dirinya menekankan kepada Pemda Jayawijaya agar serius melihat masalah ini. Menurutnya, saat ini posisi Perempuan Baliem masih jauh, baik dalam birokrasi maupun di dalam dunia politik. Sehingga dirinya berharap Pemerintah dapat lebih intens membahas dan mendorong hal ini.
“Perempuan Baliem saat ini menurut kami masih jauh dari persaingan, misal untuk politik dikatakan 30 persen perempuan tapi nyatanya perempuan tidak pernah dilibatkan di dalamnya, begitu juga dalam birokrasi. Segala macam bidang sosial maupun ekonomi Perempuan Jayawijaya masih jauh,” katanya.
Dirinya berharap mulai saat ini hak-hak Perempuan Baliem harus dirancang baik, dengan memperhatikan hak-hak Perempuan Baliem.
“Saya pesan kepada Pj. Bupati Jayawijaya dan jajaran mohon untuk memperhatikan kami perempuan-perempuan Baliem, karena kekhususan untuk OAP harus ditunjukan. Seperti di Papua Tengah, Papua Barat, Papua Selatan, mereka (perempuan) diprioritaskan contoh, Pj. Gubernur Papua Tengah kaka Ribka Haluk, kenapa kami di Jayawijaya tidak bisa,” ketusnya.
Lanjutnya, MRP Papua Pegunungan khususnya pokja perempuan sendiri saat ini sedang merancang beberapa aturan yang nantinya akan mengatur hak-hak perempuan Baliem.
“Kami dari MPR bulan mei kemarin telah lakukan reses dengan terjun langsung ke masyarakat makanya kami akan menyurat ke Pemerintah untuk kerjasama. Kami juga sementara merancang beberapa aturan yang mengatur hak-hak perempuan Baliem,” pungkasnya. (VIN/AR)
