Dr.Velix F. Wanggai,S.IP.,M.PA Pastikan Pengembangan KIPP di Wouma dan Welesi Berbasis Green dan Etnik Goverment Cluster
WAMENA - Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr.Velix F. Wanggai,S.IP.,M.PA membeberkan bahwa saat ini ada 12 Agenda yang harus dipersiapkan Perprov Papua Pegunungan, mulai dari Perencanaan, Kewilayahan, Pengisian ASN dan Rencana Tata Ruang, termasuk bagaimana Penyiapan Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang disebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Kehadiran Provinsi baru ini tentu kita harus melakukan pelayanan-pelayanan publik, layanan publik harus memiliki Kantor, oleh sebab itu kita sudah punya beberapa lokasi yang tentu dibahas secara terbuka, sehingga ada keputusan bersama untuk kita membangun wilayah yang saat ini opsinya yakni kawasan Wouma dan Welesi,” ungkap Dr.Velix F. Wanggai,S.IP.,M.PA kepada media di Wamena baru-baru ini.
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dr.Velix F. Wanggai,S.IP.,M.PA
Foto : Vina Rumbewas
Pemprov Papua Pegunungan bahkan telah menyiapkan Master Plane dalam Desain Pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang tematiknya adalah Green dan Etnik Goverment Cluster.
Menurutnya, dari sisi ijin lokasi Konformasi Kesesuaian Kegiatan Pungutan Ruang (KKPR) sudah diterbitkan Pemerintah Jayawijaya sejak tahun 2023, dan Kementerian telah mendelegasikan ijin lokasi kepada Kabupaten, sehingga Pemprov Papua Pegunungan mulai merancang desain perkantoran.
“Pada prinsipnya kami sangat terbuka untuk berbicara dengan berbagai pihak, dan kita mencoba mengelola satu kawasan ini dengan tematik Green Etnik Government Cluster, dengan tema spesifik yakni Urban Farm New Town,” beber Pj. Gubernur.
Dijelaskannya, Urban Farm New Town yakni pembangunan suatu kota yang tetap berbasis pertanian, yang mana terdapat ada zona inti dan zona penyangga.
“Jadi itu tema besar kita, yakni Urban Farm New Town. Jadi kota pemerintahan yang tetap berbasis pertanian, dan itu sebagai konsep jalan tengah untuk tetap menghormati aspek lingkungan hidup, green, dan juga menghargai aspirasi dari saudara-saudara kita, bahwa lahan pertanian dijaga di zona kita. Jadi nantinya kita tidak gunakan seluruh lahan pertanian itu untuk kawasan kantor, tapi ada zona-zona untuk kawasan pertanian,” tutupnya. (VIN/AR)
