Penjabat Bupati Jayawijaya gelar rapat koordinasi dengan Forkopimda, KPU dan Bawaslu Kabupaten dan Provinsi bahas PSU Pada 94 TPS di Jayawijaya

Wamena - Penjabat Bupati Jayawjiaya Dr. Sumule Tumbo,S.E.,M.M Menggelar rapat koordinasi Bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua Pegunungan untuk membahas PSU (Pememungutan Suara Ulang ) di 94 TPS yang ada di Distrik Wamena Kota dan Distrik Hubikiak, bertempat di Ruang Rapat Pj. Bupati, Lantai III Gedung Otonom Wamena, Senin (20/02/2024).

Rapat Koordinasi antara Pemerintah Daerah, Forkopimda, KPU dan Bawaslu Kabupaten dan Provinsi Papua Pegunungan

Foto : Imanuel Sawaki

Dalam pertemuan tersebut, Pembahasan berpusat pada tindak lanjut temuan dan Rekomendasi Bawaslu atas persoalan yang di dapati selama jalannya Pemilu 14 Februari 2024.

Pj. Bupati Jayawijaya  mengatakan bahwa dalam rapat yang diadakan, KPU Kabupaten Jayawijaya telah menetapkan tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan dilakukan pada tanggal 24 Februari 2024.

“Sesuai dengan hasil rapat KPU Jayawijaya dan KPU Provinsi Papua Pegunungan besok akan masuk logistik, nah ini mulai akan dilakukan pengawalan oleh TNI/Polri“ Sambung Penjabat Bupati Jayawijaya  Dr.Sumule Tumbo,S.E.,M.M.

Penjabat Bupati juga menekankan bahwa  Dalam Mendistribusikan Logistik Pemilu akan dilakukan Pengawalan oleh TNI/Polri, dan disertakan dengan berita acara serah terima logistik saat mengeluarkan logistik dari Kantor KPU menuju TPS Sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya.

Pada Prinsipnya baik Pemda, TNI/Polri harus mendukung suksesnya pelaksanaan PSU ini” Kata Pj. Bupati.

Penjabat Bupati Jayawijaya Dr.Sumule Tumbo, S.E., M. M Saat Diwawancara

Foto : Imanuel Sawaki

Selain itu, Saat ditanya terkait Dukungan Anggaran, Pj. Bupati Jayawijaya menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen mendukung penuh suksesnya PSU ini, namun Pemerintah membutuhkan adanya surat resmi dari KPU yang  menjelaskan kebutuhan yang tidak terakomodir oleh KPU Jayawijaya dan membutuhkan Dukungan Pemda agar tidak terjadi adanya tumpang tindih Anggaran. (IS/AR)