Tidak Hanya Perempuan Kawanua, PPK Hadir Untuk Ikut Membangun Semua Perempuan

WAMENA - Pengurus Perkumpulan Perempuan Kawanua (PPK) Provinsi Papua Pegunungan resmi dilantik oleh Ketua PPK Provinsi Papua Drs. Agustina Ifonopoli, M.Si.

Pelantikan yang berlangsung di salah satu hotel di kota Wamena pada Jumat (27/10/2023) dihadirinya perwakilan pemerintah daerah dan unsur Muspida serta perwakilan organisasi wanita yang ada di kabupaten Jayawijaya.

Ketua PPK Provinsi Papua Drs. Agustina Ifonopoli, M.Si berharap pengurus yang baru dilantik agar dapat menjalankan organisasi ini dengan baik sesuai program-progran yang telah disusun.

Pelantikan pengurus PPK Papua Pegunungan. Foto: Vina Rumbewas

“Pada intinya bahwa porganisasi ini harus bermitra dengan pemerintah. Sehinga perkumpulan ini bisa berintegrasi dengan pemerintah dalam pembangunan,” katanya.

Di seluruh Tanah Papua PPK baru dibentuk di empat kabupaten yakni, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Keerom, Kota Jayapura dan Provinsi Papua Pegunungan. Organisasi ini dibentuk berlandaskan SK Kementerian Hukum dan HAM.

“Perkumpulan ini awalnya namanya Ikatan Perempuan Kawanua Papua namun seiring berjalannya waktu maka ada sebuah proses yang menuntut lewan perundang-undangan yang berlaku dalam Kementrian Hukum dan HAM terutama Pasal 4 Tahun 2019, bahwa semua perkumpulan itu yang adalah bagian dari organisasi masyarakat harus berbadan hukum. Sehingga nama Ikatan Perempuan Kawanua menjadi sejarah berdirinya Perkumpulan Perempuan Kawanua,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bupati Jayawijaya Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Agus Purwanto, S.IP saat membacakan sambutan bupati menyampaikan selamat dan sukses kepada pengurus yang baru dilantik.

“Saya berharap agar Perkumpulan Perempuan Kawanua dapat terus eksis dalam mendukung program-program pemerintah daerah, baik di kabupaten maupun di Provinsi Papua Pegunungan,”ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, tujuan pergerakan organisasi perempuan di Indonesia adalah untuk memajukan status perempuan di bidang sosial, politik dan pendidikan, dengan begitu perempuan-perempuan Indonesia mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia demi kesejahteraan bangsa.

“Pengurus PPK Provinsi Papua Pegunungan harus merencanakan program-program yang efisien yang dapat memberikan kontribusi bagi daerah ini. PPK harus menjadi pendamping sekaligus penyeimbang laki-laki, PPK juga harus tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas yang akan memberikan dampak yang baik,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PPK Papua Pegunungan, Elen Manarisit, yang baru dilantik menyatakan bahwa telah menyusun beberapa program yang memiliki tujuan membina dan mengembangkan organisasai perempuan dengan mewujudkan pembangunan, kesetaraan dan berkeadilan gender dan berperan dalam kegiatan sosial masyarakat di Papua Pegunungan  untuk menunjang program pemerintah.

“Kami akan susun program terinci sehingga kami akan melakukan itu untuk kemajuan perempuan-perempuan Kawanua dan itu kami akan diterapkan di perempuan-perempuan Papua. Jadi kami tidak hanya terfokus untuk perempuan Kawanua saja tetapi perempuan lain disekitar kami,” jelasnya.

Lanjutnya, PPK tentu akan menerapkan visi misi orang Sulawesi Utara yakni, Sitou Timou Tumou Tou atau Menghidupkan Orang Lain.

“Selain menghidupkan perempuan-perempuan Kawanua yang ada di Papua, PPK akan ikut mengidupkan perempuan-perempuan yang ada di Papua juga, jadi dimana kami tinggal di situ kami akan membangun,”. (VIN/AW)