Workshop Penataan Administrasi Dan Penjajakan Bisnis Bumkam di Jayawijaya

WAMENA - Asisten II Sekda Jayawijaya Lekius Jikwa, S.Pd., M.Si membuka secara resmi Workshop Penataan Administrasi Dan Penjajakan Bisnis Bumkam, yang berlangsung di Hotel Baliem Pilamo, Rabu (27/09/2023).

Dalam sambutan Bupati Jayawijaya yang dibacakan Asisten II, Setda Kabupaten Jayawijaya  mengapresiasi PKPD serta Kementerian Desa dan PDTT yang memberi perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dan menjalin kerjasama bersama DPMK kabupaten Jayawijaya dengan menyelenggarakan Workshop ini.

“Saya berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat kampung di seluruh Kabupaten Jayawijaya, mendapat pengetahuan untuk menambah pengalaman dalam menjalankan usaha masing-masing dalam peningkatan kesejahteraan mereka,” ungkapnya.

Menurutnya, Pemerintahan Kampung adalah salah satu pilar utama dalam sistem Pemerintahan di Tingkat Kabupaten, yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, karena pemerintahan kampung berhubungan langsung dengan masyarakat.

Asisten II Sekda Jayawijaya Lekius Jikwa, S.Pd., M.Si  membuka secara resmi Workshop Penataan Administrasi Dan Penjajakan Bisnis Bumkam, yang berlangsung di Hotel Baliem Pilamo

Foto : Vina Rumbewas

“Persoalan mendasar yang di hadapi oleh Pemerintah Kampung adalah terkait proses penataan Administrasi Pemerintahan Kampung yang berjalan lamban dan kurang efisien, dimana hal tersebut tentu saja merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat,” katanya.

Sehingga melalui Pelaksanaan kegiatan workshop ini merupakan bukti nyata keseriusan untuk memajukan pelaksanaan administrasi pemerintahan kampung, agar dapat berjalan dengan lebih baik dan efisien, serta mendorong semangat masyarakat dalam melaksanakan usahanya masing-masing, dengan bantuan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKAM).

Lanjut asisten II, penyaluran dana desa oleh pemerintah pusat kepada masyarakat kampung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan, namun pada kenyataannya penggunaan dana kampung belum maksimal dan efisien sesuai dengan ketentuan.

“Oleh karena itu, pada momen ini, saya ingin mengajak kepada seluruh peserta workshop agar dapat mengikuti setiap materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, baik dari OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya, maupun dari setiap stakeholder yang akan memberikan materi sesuai bidang masing-masing,” tutupnya.

Materi yang disampaikan yakni berkaitan dengan peningkatan sistem administrasi Pemerintahan Kampung serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan konteks legalisasi hukum. Dalam hal ini, bumkam menjadi bagian penting dalam upaya membangun ekonomi lokal dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung dalam menjalankan bisnis secara sah, terhindar dari permasalahan hukum, serta memberikan kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan. (VIN/AR)