TANGGAPAN BUPATI TENTANG TIGA BUAH RAPERDA

 

 

 

Tanggapan Bupati Jayawijaya terhadap 3 Buah materi rancangan peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Jayawijaya, Pemerintah sangat mengapresiasi DPRD yang telah  menggunakan hak inisiatif dalam bidang Legislasi sebagaimana diatur pada pasal 141 undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang secara khusus dijabarkan dalam perubahan undang-undang nomor 10 Tahun 2004 menjadi undang-undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Adapun  3 Buah rancangan peraturan daerah  yang diusulkan oleh DPRD yaitu menyangkut  Rancangan peraturan Daerah Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal, Rancangan peraturan daerah tentang pengendalian Ojek, Rancangan peraturan Daerah Tentang Pemberian Nama jalan dan sarana umum.

Khusus bagi pemberdayaan tenaga kerja sangat baik dalam rangka penyerapan tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran namun perlunya pembahasan yang komperhensif sehingga tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak menghambat iklim Investasi. Dan mengenai pemberdayaan tenaga kerja Lokal sangat baik namun harus juga dibahas baik karena akan ditetapkan pemerintah Daerah serta pertanggung jawaban atas pengajuan dan penyusunan konsep tersebut.
Sedangkan untuk masalah ojek dalam ketentuan pasal 4 Ayat 1 pengemudi ojek diperuntukan bagi orang asli papua,sebagai mana diatur undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 akan bertentangan karena Ojek sudah ada sebelum ketentuan Aturan di buat,terkait dengan pengendalian ojek ini sesuai tujuannya adalah untuk meningkatkan PAD,akan tetapi bagian-bagian mana yang akan mendatangkan PAD dalam rancangan perda tersebut belum terlihat sehingga perlu mendapatkan pembahasan secara serius.
Dan untuk rancangan peraturan Daerah tentang pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum perlu dilakukan pembahasan dan penajaman pasal demi pasal yang ada didalamnya sehingga masyarakat dapat membedakan nama jalan,nama sarana umum dan nama tempat, karena  terkait dengan pemberian nama tempat ini sangat terkait dengan perda pembentukannya baik itu menyangkut perda pembentukan Distrik mupun perda pembentukan kampung. (Titus,Bongapon,Humas).


 

 

 

    Cari Berita

    Pengumuman

    Perubahan Penetapan Hari Libur dan Cuti Bersama dalam Rangka Hari Raya Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019

    SURAT EDARAN GUBERNUR PAPUA tentang Hari Libur Resmi dalam rangka menyongsong Hari Wafat Isa Almasih (Jumat Agung) dan Perayaan Paskah Tahun 2018

    Surat Edaran tentang Hari Libur dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah 2017

    Surat Edaran Gubernur Papua Terkait Libur Hari Raya Nyepi

    Libur Nasional dan Cuti Bersama 2017 tambah 3 hari

    top