27

Perdasi Dan Perdasus Merupakan Komitmen Pemerintah Provinsi

| 27 Agustus 2015

 Wamena - Guna menyamakan persepsi dan pemahaman yang baik kepada masyarakat Papua secara luas diperlukan sosialisasi perdasi dan perdasus secara menyeluruh di setiap segi kehidupan. Apalagi sosialisasi tersebut mempunyai makna strategis untuk kepentingan berkelanjutan pelaksanaan perdasus sesuai semangat otonomi khusus Papua.

Dalam sambutan Gubernur Provinsi Papua yang dibacakan Asisten Bidang Administrasi Umum yang mewakili Bupati Jayawijaya, Gaad P. Tabuni SP, MM, menyampaikan fokus kebijakan yang akan dilaksanakan adalah terkait dengan penataan regulasi yang telah dimulai dengan penyusunan rancangan undang-undang.
Regulasi berupa perdasi/perdasus merupakan suatu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk melaksanakan perintah undang-undang terkait dengan pelaksanaan asas publisitas.
Wilayah Provinsi Papua membutuhkan penanganan khusus, namun aturan hukum yang dibentuk lembaga-lembaga berwenang belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat yang berakibat aturan yang dibuat tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya.
Provinsi Papua telah melakukan penataan regulasi yaitu, rekonstruksi Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi PAPUA.
Oleh karena itu perlu disediakan aturan main yang jelas dan tegas, karena aturan hukum dibuat untuk memahami falsafah hidup dan kearifan budaya lokal Papua dan tetap menjaga prosedur yang dapat dibuat dan dikaji dengan memperhatikan hak-hak orang asli Papua.
Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Provinsi Papua, Abner Kehek menyampaikan sosialisai perdasi dan perdasus merupakan program kerja Biro Hukum Setda Provinsi Papua dimana semua regulasi yang diterbitkan wajib untuk disosialisasikan. Hal itu merupakan asas publisitas dan juga salah satu  bentuk penyebaran informasi kepada masyarakat.
Diharapkan dengan sosialisasi ini dapat menampung saran dan masukan dari luar sehingga dalam penyampaiannya, masyarakat tidak bingung malah dapat mengetahui hasil kerja Biro Hukum Provinsi Papua.
Biro Hukum Provinsi Papua telah menggelar sosialisasi di empat Kabupaten dan selanjutnya akan  melakukan sosialisasi di 29 Kabupaten/Kota di Papua.
Acara sosialisasi yang di gelar selama satu hari di aula hotel Baliem Pilamo dihadiri berbagai kalangan, mulai dari tokoh gereja, tokoh adat, tokoh perempuan, paguyuban dan yang menjadi nara sumber dari  Kakanwil Kementrian Agraria, Dinas  P dan P Provinsi Papua, Disperindakop dan Disnaker Provinsi Papua. (TB/YP).

 

 

 


Komentar  (0)


Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar

Jika belum terdaftar silahkan Registrasi terlebih dahulu

Atau gunakan akun google anda untuk registrasi

Berita terakhir

20 Juli 2017

PEMDA/WAMENA (HPP) – Terkait penyerapan anggaran di lingkungan...

19 Juli 2017

PEMDA/WAMENA (HPP) – Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya me...

20 Juli 2017

PEMDA/WAMENA (HPP) - Menanggapi pandangan fraksi yang disampaikan da...

21 Juni 2017

Surat Edaran nomor : 003/69/69/SET

Tentang Hari Libur dan Cuti Bersama dalam rangka Hari ...

20 Juni 2017

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik I...

20 Juni 2017

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Badan Perencanaan Pembanguna...