10 Mei

Pemerintah Jayawijaya Tetap Mengoptimalkan Sumber-Sumber Pendapatan

| 10 Mei 2016

Wamena – Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering kita kenal dengan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 320 ayat (1) yang menyatakan kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD. Dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Demikian Sambutan Bupati Jayawijaya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, Yohanes Walilo, S,Sos., M,Si., pada acara Pembukaan Rapat-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya Masa Sidang II Tahun 2016, Selasa (10/05).

Lebih lanjut dikatakan bahwa, dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015, kita masih dihadapkan pada kondisi dan tantangan yang sangat berat dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab.

Oleh karena anggaran daerah merupakan anggaran publik yang mencerminkan suatu kebijakan daerah, maka hasil pelaksanaanpun bagi pemerintah daerah wajib untuk dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam tahun anggaran 2015 lalu dijelaskan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya tetap mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, baik itu pajak maupun retribusi daerah, meskipun disana-sini masih terjadi penurunan target terhadap objek pajak maupun retribusi, karena masih terjadinya kesalahan dalam penetapan target tanpa mempertimbangkan kondisi dan situasi yang berkembang di masyarakat.

Selain materi rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015, pada masa sidang II tahun 2016 ini, Pemerintah Daerah juga telah mengirimkan beberapa rancangan peraturan daerah Non APBD ke DPRD, untuk mendapatkan perubahan dan persetujuan serta rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2016.

Untuk itu, beberapa rancangan perda Non APBD tersebut kirannya juga mendapatkan perhatian dari anggota DPRD karena ketentuan tersebut merupakan instrumen dasar dalam penyelenggaraan beberapa kewenangan termasuk didalamnya sebagai pijakan dalam penyusunan lembaga pemerintahan daerah yang harus selesai pada pertengahan tahun ini.

“Disadari bahwa, dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 telah terasa ringan karena dalam penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menganut anggaran berimbang, dan kondisi ini harus tetap dijaga sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan pada tahun-tahun yang akan datang,” harapnya. (Titus/Humas).

 


Komentar  (0)


Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar

Jika belum terdaftar silahkan Registrasi terlebih dahulu

Atau gunakan akun google anda untuk registrasi

Berita terakhir

24 September 2017

Wamena – Menyambut tahun baru Islam 1 Muharra...

19 September 2017

WAMENA  – Kesetaraan Gender sebagai salah satu langkah un...

19 September 2017

Wamena  – Perhatian Pemerintah Pusat terhadap masyarakat ...

19 September 2017

WAMENA  – Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, SH, MH yang diw...

09 September 2017

Wamena – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terus berbenah diri d...

26 Agustus 2017

WAMENA  – Minat wisatawan domestik dan wisatawan mancaneg...