19 Mar

Pemkab Jayawijaya Gelar Monitoring dan Evaluasi Dana Desa 2017

| 19 Maret 2018

WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menggelar Monitoring dan Evaluasi Laporan Dana Desa Tahun 2017 dan Persiapan Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Ukumiarek Asso, Rabu (14/05) ini diikuti oleh seluruh kepala kampung dari 328 kampung yang ada di Kabupaten Jayawijaya, para kepala distrik, pendamping desa, tenagaahli, dan pendamping lokal. Kegiatan ini sendiri difokuskan untuk bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan program yang dikerjakan dengan anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat melalui APBN. #

Penjabat Bupati Sementara (PJS) Jayawijaya Doren Wakerwa mengatakan jika  pertama pihaknya akan mengecek sejauh mana laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap kedua, tahun anggaran 2017 di 328 kampung, ini dimaksudkan agar untuk mempermudah proses pencairan dana desa tahun 2018. “Persiapan pelaksanaan dana desa tahun anggaran 2018 oleh kepala kampung, yang meliput tahapan kesiapan, musywarah kampung, penyususnan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung), rencana kerja pemerintah kampung bersama dengan peraturan kampung,” ungkapnya. Menurutnya, rapat koordinasi ini bertujuan untuk melakukan pengecekan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan yang diturunkan kepada kepala kampung, kemudian laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh kepala OPD di lingkungan Pemkab Jayawijaya. “Hari ini kita melakukan rapat koordinasi daerah khusus untuk membuat laporan keuangan daerah terkait bantuan kampung berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa,” katanya. Lanjutnya, para pendamping harus membantu kepala kampung untuk membuat  laporan pertanggunghjawaban. Karena semua itu akan dievaluasi, begitupun kegiatan OPD di lingkungan Pemkab yang melakuan kegiatan di
kampung dan distrik juga akan dievaluasi. “Proses pemerintahan yang dilakukan oleh OPD di lingkungan Pemkab Jayawijaya telah berlangsung dengan baik  sesuai penilaian Pemprov
Papua. Oleh karena itu, harus ditingkatkan lagi terutama penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini.” katanya. Dalam dana desa ini, pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran dari APBN kepada kampung, namun perlu diingat oleh aparatur bukan hanya anggaran saja yang diturunkan tetapi ada peraturan yang diturunkan untuk mengawal anggaran itu,  sehingga wajib hukumnya
untuk membuat laporan kekurangan penggunaan anggaran. (Vin/RS)


Komentar  (0)


Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar

Jika belum terdaftar silahkan Registrasi terlebih dahulu

Atau gunakan akun google anda untuk registrasi

Berita terakhir

19 Maret 2018

WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menggelar Monitoring dan Evaluasi Laporan Dana Des...

13 Maret 2018

WAMENA -  Untuk melestarikan kultur budaya Papua khususnya di L...

12 Maret 2018

SURAT EDARAN NOMOR 003/2644/SET

TENTANG PENETAPAN HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA

Ber......

12 Maret 2018

WAMENA – Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Jayawijaya, akan mengirim utusan 16 Pramu...

12 Maret 2018

WAMENA - Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Jayaw...

12 Maret 2018

WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tengah mengusulkan pe...